News & Insights

KORBAN MEMINTA GANTI RUGI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA: APAKAH MUNGKIN?

News & Insights

Korban tindak pidana tidak jarang mengalami kerugian secara keperdataan sebagai akibat dari adanya perbuatan pidana, sehingga suatu perkara pidana kerap kali diikuti dengan perkara perdata karena korban menuntut ganti rugi yang diderita sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Berangkat dari permasalahan yang mencakup 2 (dua) aspek hukum tersebut, yaitu aspek hukum pidana dan aspek hukum perdata, Hukum Positif di Indonesia telah memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk meminta ganti rugi kepada pelaku tindak pidana agar memberikan ganti kerugian atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan si pelaku dengan beberapa cara dan ketentuan yang berlaku.

 

Diantaranya dapat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai “KUHAP”) yang telah memberikan perlindungan kepada korban yang mengalami kerugian dari suatu perkara pidana dengan cara mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 98 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut,

 

(1)  Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

 

Penggabungan pemeriksaan dan putusan terhadap perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana merupakan implementasi asas keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan dalam KUHAP. Dalam hal ini didukung pula dengan kewenangan Hakim sebagaimana terkandung di dalam Pasal 14c Kitab Undang-Undang Pidana (selanjutnya disebut sebagai “KUHP”) yang berbunyi sebagai berikut,

 

“(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi…..”

 

Dimana dalam Pasal 14c KUHP tersebut Hakim dapat mencantumkan syarat khusus berupa ganti rugi bersama-sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku tindak pidana (Terdakwa), yang mana hal ini tentu sangat menguntungkan korban. Korban dapat mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam suatu perkara pidana selama Penuntut Umum belum mengajukan tuntutan pidananya, manakala Penuntut Umum tidak hadir saat korban mengajukan permohonan penggabungan perkara tersebut maka korban tetap dapat mengajukan permohonan penggabungan perkara sepanjang Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara pidananya belum menjatuhkan putusan sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP.

 

Eksistensi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana yang diajukan oleh korban diakui secara normatif dan praktik di Indonesia sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kln yang dalam pertimbangannya mengakui adanya permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagai berikut,

 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah benar ada pihak lain / korban lain yang mengajukan permohonan penggabungan tuntutan ganti kerugian melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo yang diajukan telah sesuai yang ditentukan dalam pasal 98 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Majelis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pula khususnya dari keterangan saksi-saksi menunjukkan permohonan yang diajukan tersebut terdapat hubungan hukum dengan perkara a quo, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis telah mengeluarkan Penetapan untuk menerima adanya pengajuan permohonan penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam perkara a quo.”

 

Selain itu, pengakuan terhadap praktik penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana juga ditemukan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 196/Pid/S/B/1998/PN.Sidoarjo yang dalam pertimbangannya berbunyi sebagai berikut,

 

“..Menimbang, bahwa berdasarkan luka-luka akibat kealpaan tergugat, maka penggugat dirawat di rumah sakit umum Sidoarjo selama 3 hari dan sepeda motor milik penggugat rusak, dengan biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor ditanggung oleh penggugat yang menelan biaya sebagaimana tercantum dalam bukti kwitansi tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat gugatan penggugat patut dikabulkan sebagai ganti rugi akibat kealpaan yang dilakukan terggugat..”[1]

 

Berdasarkan putusan-putusan diatas, telah menunjukkan bahwa suatu hal yang mungkin bagi korban tindak pidana untuk menuntut ganti rugi dengan cara meminta penggabungan perkara. Dimana prosedur penggabungan ini dalam prosesnya melaksanakan 2 (dua) pemeriksaan sekaligus, yaitu proses pidana dan kemudian dilanjutkan dengan proses perdata untuk pemeriksaan ganti ruginya, keduanya akan diputus secara bersamaan dalam satu Putusan Pengadilan. Perihal pelaksanaan Putusan Pengadilan yang terdapat penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana seperti ini maka akan dilakukan sesuai prosedur pelaksanaan putusan perdata (Vide Pasal 274 KUHAP). Oleh karenanya, dalam hal terkait ganti kerugiannya dikabulkan dan Putusan yang berisi penggabungan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tetapi Terdakwa (dalam gugatan ganti kerugian disebut sebagai Tergugat) tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela untuk melakukan ganti kerugian, maka korban (dalam gugatan ganti kerugian disebut sebagai Penggugat) dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan teguran (aanmaning) agar Terdakwa/Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 196 Herziene Indonesich Reglement (selanjutnya disebut sebagai “HIR”)/207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut sebagai “RBG”). Namun, apabila setelah diberikan teguran (aanmaning) Terdakwa/Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka menurut Pasal 197 HIR/208 RBG korban/Penggugat dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan sita terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik korban/Penggugat, bahkan korban/Penggugat dapat meminta dilakukannya eksekusi lelang apabila telah terdapat objek milik Terdakwa/Tergugat yang disita sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR/217 RBG apabila Terdakwa/Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada korban/Penggugat.

 

Lebih lanjut, putusan dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sama halnya dengan putusan pada umumnya, yang mana dapat diajukan upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali) sebagaimana hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 100 KUHAP. Dimana berdasarkan Pasal 100 KUHAP, upaya hukum tersebut dapat dilakukan sepanjang Putusan dalam perkara pidananya juga diajukan keberatan, dalam kata lain artinya tidak diperkenankan untuk mengajukan keberatan hanya terhadap Putusan dalam perkara perdata/ganti ruginya saja tanpa melakukan keberatan terhadap Putusan induknya (tindak pidananya).

 

Namun, walaupun permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana diakui keberadaannya secara normatif dan praktis, tetapi penggabungan perkara seperti ini di lapangan masih cukup langka penerapannya. Karena pada kenyataannya tidak semua Hakim Pidana mau untuk menerapkan Pasal 14c KUHP dengan alasan sepanjang menyangkut ganti rugi maka hal tersebut bukanlah wewenang Hakim Pidana untuk memutuskannya, sehingga cara yang lebih sering ditempuh oleh korban untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana adalah dengan cara mengajukan gugatan perihal ganti kerugiannya secara terpisah. Kondisi seperti ini dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 121/PID/2013/PT-BNA yang dalam pertimbangannya seolah mendikotomi penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sehingga berbunyi sebagai berikut,

 

“…Bahwa dalam acara penggabungan gugatan ganti kerugian, menurut Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum tidak berkapasitas mewakili korban dan memasukkan ganti kerugian dalam tuntutan pidananya, karena tuntutan ganti kerugian tersebut menurut pasal 101 KUHAP tunduk kepada hukum acara perdata sepajang dalam KUHAP tidak diatur lain…”

 

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa upaya yang paling umum dilakukan oleh korban untuk meminta ganti rugi kepada pelaku tindak pidana adalah mengajukan gugatan perihal ganti rugi secara terpisah, maka sudah barang tentu hal ini juga dapat menjadi jalan bagi korban untuk menuntut ganti kerugian sebagai akibat yang timbul atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana melalui suatu Gugatan Perdata. Gugatan yang dapat diajukan oleh korban kepada pelaku tindak pidana tersebut didasarkan dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana. Dasar hukum mengenai permohonan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sendiri diatur secara tegas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”) yang berbunyi sebagai berikut,

 

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

 

Gugatan perihal ganti rugi yang didasarkan perbuatan melawan hukum ini dapat dilakukan apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Karena ganti rugi dalam hal ini merupakan kerugian yang terjadi terhadap korban akibat dari adanya perbuatan pidana yang lebih dulu dilakukan oleh si pelaku, sehingga untuk meminta ganti rugi dalam konteks ini tentu sebaiknya dilakukan jika perbuatan pidananya telah terbukti terlebih dahulu melalui Putusan Pengadilan. Sehingga Putusan terkait perkara pidananya yang telah inkracht tersebut dapat menjadi bukti untuk korban ketika mengajukan Gugatan perihal ganti kerugiannya secara terpisah sebagaimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 1918 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut,

 

Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”

 

Selain itu, persyaratan untuk mengajukan gugatan perihal ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum ini juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu: (i) adanya perbuatan yang melawan hukum; (ii) adanya kesalahan; (iii) adanya kerugian yang timbul; dan (iv) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Pokok-Pokok Hukum Perikatan, R. Setiawan, S.H., hlm 75-76). Oleh karenanya, korban dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana sepanjang unsur-unsur diatas dapat dibuktikan oleh korban selaku Penggugat dalam Gugatannya tersebut.

 

Upaya lain yang dapat ditempuh oleh korban untuk meminta ganti rugi kepada pelaku tindak pidana sehubungan dengan perbuatan pidananya adalah dengan mengajukan permohonan restitusi. Dasar hukum mengenai restitusi ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai “UU LPSK”) yang berbunyi, “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”.

 

Tata cara mengajukan restitusi sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai “Perma No. 1/2022”). Berdasarkan Pasal 3 Perma No. 1/2022 permohonan restitusi diajukan oleh korban ke Pengadilan yang sedang mengadili pelaku tindak pidana a quo dengan dapat menuntut bentuk – bentuk restitusi yang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 4 Perma No. 1/2022 antara lain:

 

  1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
  2. ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
  3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  4. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

 

Permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana, bahkan setelah Putusan Pengadilan pidananya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih dapat diajukan permohonan restitusi (Vide Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Perma No. 1/2022). Namun, perlu diketahui bahwasannya permohonan restitusi hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Perma No. 1/2022).

 

Berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakomodir permasalahan terkait kerugian yang diderita korban dari suatu tindak pidana. Korban yang mengalami kerugian berhak untuk meminta ganti rugi kepada si pelaku tindak pidana selama korban dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan melalui beberapa cara yaitu, pertama, meminta penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya, kedua, mengajukan Gugatan Perdata untuk menuntut ganti rugi secara terpisah dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), ketiga, mengajukan permohonan restitusi.

 

Penulis berpandangan secara umum memang langkah yang paling efisien bagi korban untuk meminta ganti rugi yang timbul dari suatu tindak pidana adalah dengan mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidananya, sehingga tanpa harus melakukan proses pidana dan perdatanya secara terpisah si korban dapat menuntut kerugiannya secara sekaligus dalam satu pemeriksaan dipersidangan. Namun, kendala dilapangan terhadap mekanisme penggabungan perkara ini belum banyak ditemukan dalam praktiknya, maka menurut kacamata penulis hal tersebut penerapannya masih cukup sulit untuk diterapkan oleh Majelis Hakim, sebab kerap kali Hakim masih memisahkan kewenangannya dalam ranah pidana dengan perdata. Oleh karenanya, upaya yang paling realistis dan efektif bagi korban adalah melakukan Gugatan Perdata secara terpisah setelah Putusan pidananya inkracht, sehingga Putusan atas perbuatan pidana si pelaku yang telah inkracht tersebut dapat menjadi bukti pendukung bagi korban untuk menuntut ganti kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kepada korban. Sementara untuk upaya restitusi tentu menjadi upaya pertama yang dapat dipilih bilamana korban adalah korban dari suatu tindak pidana tertentu yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Perma No. 1/2022.

 

Demikian pembahasan pada artikel kali ini, apabila ada hal yang ingin dibicarakan mengenai mekanisme permintaan ganti rugi dalam perkara pidana yang mungkin saja sedang anda hadapi, maka anda dapat menghubungi kami di TRNP Law Firm untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

 

 

[1] Haryo Sulistyantoro, “Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi Terhadap Kitab Undang-Undang Pidana”, Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.